|
"Kami tidak mengharapkan sesuatupun dari manusia, tidak mengaharap harta benda atau lainnya, tidak juga popularitas, atau sekedar ucapan terima kasih. Kami hanya berharap agar dapat memberikan kontribusi nyata untuk kehidupan yang lebih baik dan bermartabat"
|



| Pernyataan Sikap BEM Se-IPB |
|
|
|
| Written by admin | |||||||
| Sunday, 27 April 2008 | |||||||
|
Seruan Aksi!!! Tentang Ketahan Pangan, Jakarta, 29 April 2008, Kumpul di GWW pukul 09.00 WIB.
Siapkah Indonesia dengan krisis pangan???
Krisis pangan menyebabkana naiknya harga komoditas pangan di dunia dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling memperkuat yaitu kenaikan harga BBM, perubahan iklim global, dan konversi komoditas pangan ke bahan bakan nabati.
Menurut Sunday Herald (12/03/08), krisis pangan itu menjadi krisis pangan global terbesar abad 21. Krisis panagn akan menimpa 36 negara termasuk Indonesia. Akibat stok beras , harga berbagai komoditas pangan tahun ini menembus level yang mengkhawatirkan.
Protes dan kerusuhan akibat harga pangan tinggi sudah banyak terjadi di berbagai belahan dunia. Di Kamerun misalnya, pada januari 2008 terjadi kerusuhan besar yang mengakibatkan 20 korabn meninggal. Hal yang sama juga terjadi di India, Senegal, Meksiko, Haiti, Yaman, dll.
Kebijkan pemerintah yang akan membuka kran ekspor menyusul makin meningkatnya harga komoditas beras di pasar internasional justru bisa menjadi bumerang bagi stok beras nasional. Masih rendahnya produksi nasional selain disebabkan gagal panen juga faktor serangan hama penyakit, bencana alam, dan juga berkuranganya lahan pertanian menurunnya jumlah petani. Di beberapa negara (Vietnam, India) yang biasnya kelebihan beras malah menambah stok beras mereka dari luar. Hal ini mengindikasikan adanya sesuatu hal dibalik kondisi tersebut sehingga negara yang kelebihan beras , justru menyimpan beras daripada menjual beras meskipun harga di pasar internasional makin tinggi. Lalu bagaimana dengan Indonesia???
Seharusnya kenaikan harga di pasar internasional menguntungkan petani, bukannya menjadikan peluang untuk membuka krasn ekspor. Kedaan ini sebenarnya sudah dikendalikan pemerintah dengan menikkan HPP sebesar 10%. Namun, sudah layakkah dengan akan seperti itu? Sejahterkah petani dengan angka tersebut??
Melihat kondisi tersebut, maka kami dari Badan Eksekutif Mahasiwa (BEM) se-IPB menuntut:
Powered by !JoomlaComment 3.22
3.22 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved." |
|||||||
| < Prev | Next > |
|---|
| Home |
| Kabinet |
| Berita |
| Buku Tamu |
| Contact Us |
| Galeri |
| Greenation |